LOMBOKSATU.com

LOMBOKSATU.com — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) mengaku lega setelah Kemendikdasmen memberikan relaksasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026.Pantai & Kepul

Dikbud Lotim Lega, Kemendikdasmen Izinkan Honor 3400 PPPK PW Dialokasikan dari BOSP Dikbud Lombok Timur mengaku lega setelah Kemendikdasmen memberikan relaksasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

LOMBOKSATU.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat menanggulangi dampak kebakaran Pasar Pringgabaya dengan menyiapkan pembangunan lapak sementara bagi para pedagang terdampak.

Langkah ini dilakukan agar roda ekonomi masyarakat tidak terhenti total dan para pedagang dapat segera kembali berjualan sambil menunggu proses pemulihan pasar secara menyeluruh.

Pasar Pringgabaya Kebakaran, Pemerintah Segera Bangun Lampak Pemerintah Lombok Timur bergerak cepat menanggulangi dampak kebakaran Pasar Pringgabaya dengan menyiapkan pembangunan lapak sementara

LOMBOKSATU.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memaparkan sejumlah persoalan strategis daerah saat menghadiri audiensi bersama Kementerian Sosial (Mensos) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (28/04/2026).

Didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati menyampaikan langsung kendala program Sekolah Rakyat, penonaktifan 130 ribu peserta BPJS Kesehatan, serta kondisi bantuan sosial di Lombok Timur kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Audiensi dengan Mensos, Bupati Paparkan Persoalan Strategis Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memaparkan sejumlah persoalan strategis daerah saat menghadiri audiensi bersama

LOMBOKSATU.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi (rakor) guna menyelaraskan kebijakan peralihan penggunaan elpiji subsidi ke non subsidi serta memastikan kualitas pasokan Day Old Chick (DOC) bagi peternak ayam broiler.

Rakor, Bupati Lotim: Kita Mencari Solusi, Jangan Sampai Isu Membuat Panik Pemerintah Lombok Timur menggelar rapat koordinasi (rakor) guna menyelaraskan kebijakan peralihan penggunaan elpiji subsidi ke non subsidi