Perindo Riau

Diskusi Mingguan Perindo : Partai Politik Harus Kawal Perencanaan Anggaran

Diskusi Mingguan: Dewan Ideologi dan Kader DPP Perindo menggelar diskusi mingguan tentang politik anggaran di Indonesia. Dari kiri: Roy Salam, peneliti anggaran dari Indonesia Budget Center, Andre Hehanusa sebagai moderator dan juga Ketua Lentera Perindo serta Yusuf Lakaseng, Ketua VI DPP Perindo bidang politik, hukum dan HAM. Diskusi dihelat di kantor DPP Perindo Jalan Diponegoro 29, Jakarta Pusat, kemarin (25/6/2013).

JAKARTA - Partai politik harus lebih aktif mengawal perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Selain sebagai kewajiban, keterlibatan itu sebenarnya merupakan ruang politik untuk mendekatkan diri pada masyarakat.

Roy Salam, peneliti anggaran dari Indonesia Budget Center mengatakan, pada praktiknya hal itu belum terjadi dan membuat kebutuhan riil masyarakat tidak terwujud.

"Perencanaan anggaran dimulai dari tingkat bawah seperti desa dan sayangnya lebih banyak dikuasai elit. Kepentingan dan kebutuhan rakyat kurang mendapat tempat," kata dia pada diskusi Politik Anggaran Kita: "Di Antara Tuntutan Keberpihakan Rakyat dan Kepungan Mafia" yang diselenggarakan ormas Persatuan Indonesia (Perindo) di Jakarta, Selasa (25/6/2013). Diskusi tersebut dipandu oleh moderator, Andre Hehanusa sebagai Ketua Umum Lentera Perindo.

Jika parpol dan kadernya turut mengawal proses itu maka merupakan upaya nyata parpol menyuarakan serta memperjuangkan kepentingan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

"Ini kan sebenarnya ruang politik yang bisa digunakan. Aktivitas ranting parpol sebaiknya hadir di pengambilan keputusan dari tingkat desa. Jadi tidak hanya berkonsentrasi pada penentuan anggaran di tingkat daerah yang lebih tinggi dan tingkat pusat," papar Roy.

Dia juga mencatat, ketidakhadiran parpol sejatinya tidak sejalan dengan filosofi parpol adalah meraup suara dan melakukan aktivitas yang mendorong perolehan dukungan. "Sayangnya parpol nggak ada. Mereka harus hadir dalam ruang-ruang politik dalam segala lingkup dan berapapun skalanya" tegasnya.

Indonesia Budget Center juga mencermati, selama ini proses penganggaran masih jauh melibatkan masyakarat. Yang terjadi, pihak pengusaha yang lebih banyak memanfaatkan proses perencanaan anggaran pembangunan.

"Pengusaha hadir dan intens mengikuti serta mempengaruhi anggaran karena ingin mengakses dan menyerap anggaran," terang dia.

Selain itu, dokumen anggaran masih dianggap dokumen negara yang sulit diakses oleh publik. Hal ini lantas menutup peluang transparansi dan selanjutnya menghalangi partisipasi masyarakat.

Roy juga mempertanyakan, sejauh mana penyusunan anggaran terintgerasi secara kegiatan, fungsi, organisasi dan wilayah. "Ego sektoral masih menjadi penyakit dalam penentuan anggaran. Masing-masing dinas dan kementerian menyodorkan rencana yang fungsinya sama. Ini karena mereka menggunakan pendekatan proyek dan bukan pendekatan fungsi," urainya.

Realisasi anggaran juga tidak efektif. Buktinya,seperti program pengentasan kemiskinan tiap tahun naik 30-50 persen per tahun tetapi angka kemiskinan tidak turun signifikan. "Artinya anggaran tidak efektif dan tidak menjawab persoalan publik," tegas Roy.

Selain itu politik anggaran juga tidak berpihak pada masyarakat. Seperti anggaran kesehatan naik 10 persen tetapi target penerimaan dari sektor kesehatan naik hingga 30 persen. "Padahal inti sektor kesehatan adalah kegiatan pelayanan tapi penaikan target itu menunjukkan pemerintah fokus pada penerimaan pendapatan," katanya.

Terkait ketimpangan anggaran antara pusat dan daerah, IBC mencermati penganggaran masih berpihak ke pusat. Rata-rata APBN yang diserahkan pengelolaannya ke pemda hanya 31,7 persen dari total belanja negara. Selain itu, dalam 7 tahun terakhir, pemerintah dan DPR hanya mampu menaikkan sekitar 2,4 persen belanja APBN ke daerah.

Kepentingan Politik

Pada kesempatan yang sama, Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Perindo Bidang Politik, Hukum dan HAM menilai politik anggaran sesungguhnya untuk kepentingan pokitk. Ini terlihat jelas dengan pencabutan subsidi BBM dan bergulirnya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

"Lalu, sebagian besar APBN kita mengalir untuk belanja. Artinya jelas, politik anggaran kita untuk membayari birokrasi dan hanya basa basi untuk masyarakat," ujarnya.

Seharusnya, anggaran dialokasikan untuk menciptakan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi dengan membangun infrastruktur. Pemerintah juga menggunakan anggaran untuk meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan efisiensi.

More : http://persatuanindonesia.or.id/berita/138-diskusi-mingguan-perindo-partai-politik-harus-kawal-perencanaan-anggaran

Diskusi Mingguan Perindo : Partai Politik Harus Kawal Perencanaan Anggaran Diskusi Mingguan: Dewan Ideologi dan Kader DPP Perindo menggelar diskusi mingguan tentang politik anggaran di Indonesia. Dari kiri: Roy Salam,

SBY Tak Layak Terima Penghargaan ACF

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi dan Teknologi Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan (HKL) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pantas menerima penghargaan pelopor kerukunan dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) Amerika Serikat. HKL justru mengatakan, SBY telah gagal membangun toleransi beragama di Indonesia sehubungan dengan terjadinya kekerasan agama.

"Sangat ironis jika SBY dikatakan pelopor kerukunan beragama. Buktinya sampai saat ini masih ada rumah ibadah yang disegel. Bahkan ada rumah ibadah yang sudah memiliki hukum tetap dari Mahkamah Agung, tetap saja disegel pemerintah Kota Bogor." kata HKL mencontohkan GKI Yasmin Bogor yang sampai saat ini tidak bisa beribadah.

Begitu juga perlakuan terhadap Jamaah Ahmadiyah yang terkesan hanya dibiarkan. "Justru sebenarnya masalah keagamaan di Indonesia masih harus dikritisi. Sebab pemerintah terkesan hanya membiarkan kekerasan terhadap agama." Komentar pengusaha muda yang juga Ketua HKTI Sulawesi Utara ini.

Dia berharap, pemerintah lebih tegas terhadap oknum maupun kelompok-kelompok garis keras yang mengatasnamakan agama untuk mengintimidasi bahkan menekan agama lain. Sebab lanjutnya, sudah menjadi rahasia umum, pemeluk agama selalu berada dalam tekanan, tapi kelompok penekan tidak pernah mendapat tindakan tegas dari pemerintah dan aparat keamanan.

Seperti diberitakan, Presiden SBY akan menerima World Statesman Award dari ACF. ACF adalah organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi dan dialog antarkepercayaan yang berbasis di New York Amerika Serikat. Organisasi ini mulai memberikan penghargaan sejak 1997.

Beberapa pemimpin negara yang telah menerima penghargaan di antaranya PM Inggris waktu itu Gordon Brown (2009), Presiden Perancis kala itu Nicolas Zarkozy (2008). Pada 2012 penghargaan diberikan kepada Perdana Menteri Kanada Stephen Harper.

more : http://persatuanindonesia.or.id/berita/92-sby-tak-layak-terima-penghargaan-acf

SBY Tak Layak Terima Penghargaan ACF Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi dan Teknologi Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan (HKL) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pantas menerima penghargaan pelopor kerukunan

Penerima Mandat Pembentukan DPW dan Perwakilan Perindo Luar negeri:

DPW Perindo Maluku : Muhammad Isa Raharusun
DPW Perindo Maluku Utara : Mukti Baba
DPW Perindo Gorontalo : Masrun Rivai
DPW Perindo Sulteng : Yusuf Lakaseng
DPW Perindo Sulawesi Selatan : Sanusi Ramadhan
DPW Perindo Sulawesi Barat : Muhammad Yasin Hakim
DPW Perindo Sulawesi Tenggara : Jaffray Bittikaka
DPW Perindo Jawa Timur : Muhammad Mirdasy
DPW Perindo Jawa Tengah : Siswadi Selodipoero
DPW Perindo Jawa Barat : Rustam Effendi
DPW Perindo DKI Jakarta : Armyn Gultom
DPW Perindo Banten : dr. Yandra Doni & Titin Kholawiyah
DPW Perindo Sumatera Utara : Effendi Syahputra
DPW Perindo Sumatera Selatan : Febuar Rahman
DPW Perindo Kalimantan Timur : Hamdani HB
DPW Perindo Sumatera Barat : Endang Tirtana
DPW Perindo Sulawesi Utara : Hendrik Kawilarang Luntungan
DPW Perindo Kepulauan Riau : Andi Kusuma
DPW Perindo Bangka Belitung : Isyak Meirobie
DPW Perindo Kalimantan Selatan : Yoyo Arifardhani
DPW Perindo Kalimantan Barat : Iwan Gunawan
DPW Perindo Riau : Ahmi Saleh Djasit & Raja jeldi
Perwakilan Singapura : Juanita Dorothea Pantow
Perwakilan Malaysia : Andi Bin Ghani
Perwakilan Amerika Serikat : Barry Simorangkir
Perwakilan Hongkong : Iin Taran

Perindo lanjutkan bagi-bagi sembako ke Pendongkelan

Sindonews.com - Masyarakat di lingkungan Rw 09/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, mengaku sangat antusias dengan pembagian sembako yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Persatuan Indonesia (Perindo).

Menurut Jailani, perwakilan Perindo Jakarta Pusat, masyarakat sangat terkejut dan senang dengan kedatangan anggota Perindo yang datang dari rumah ke rumah untuk memberikan sembako.

"Masyarakat sangat berterimakasih pada Perindo telah memperhatikan masyarakat akar rumput," kata Jailani, di Jakarta, Sabtu (23/3/2013).

Sumbangan ini, tidak hanya akan diberikan pada warga Gambir, namun akan berlanjut ke masyarakat kalangan bawah di daerah Jakarta lainnya.

"Pembagian ini bukan hanya di Gambir, tapi akan berlanjut ke daerah lain di Jakarta. Kita langsung ke Pendongkelan sekarang, untuk beri bantuan pada korban kebakaran minggu kemarin," tukasnya.

(san)

sumber: http://metro.sindonews.com/read/2013/03/23/31/730457/perindo-lanjutkan-bagi-bagi-sembako-ke-pendongkelan

Perindo lanjutkan bagi-bagi sembako ke Pendongkelan Masyarakat di lingkungan Rw 09/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, mengaku sangat antusias dengan pembagian sembako yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Persatuan Indonesia (Perindo).