Fakta Pantura

Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan, Pemkab Kudus Klaim 20 Program Tuntas

Genap satu tahun kepemimpinan Sam'ani Intakoris bersama Wakil Bupati Bellinda Putri Sabrina Birton, sejumlah capaian pembangunan di Kabupaten Kudus mulai terlihat hasilnya.

Dalam rapat pimpinan yang digelar di Pendapa Kabupaten Kudus (23/2/2026), dipaparkan bahwa 20 program unggulan yang dijanjikan saat awal menjabat diklaim sudah terealisasi seluruhnya.

Beberapa indikator makro menunjukkan tren membaik❗️

📉 Angka kemiskinan turun dari 7,23% menjadi 6,59%
📈 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 77,21 ke 77,94
👶 Prevalensi stunting turun dari 4,03% menjadi 3,75%

Tak hanya itu, dari sisi tata kelola pemerintahan juga mengalami peningkatan. Indeks integritas daerah berada di angka 72,15 dan indeks reformasi birokrasi melonjak hingga 88,31.

Dari sisi anggaran, realisasi belanja mencapai Rp406 miliar atau 94,68% dari total pagu.

Meski demikian, tahun 2026 menjadi tantangan baru. Transfer dana dari pusat disebut akan berkurang. Pemkab berencana melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Dua isu yang menjadi fokus ke depan adalah:
♻️ Pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi
🌊 Percepatan pemulihan pascabencana

Pemerintah daerah juga menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan lelang proyek strategis sejak awal tahun agar dampaknya segera dirasakan masyarakat.

Bagaimana menurut panjenengan semua?
Sudah terasa dampaknya atau masih perlu evaluasi? 👇

PASCA DANDANGAN: SEWA JUTAAN, KEBERSIHAN BERANTAKAN?

Beginikah wajah kota setelah pesta rakyat selesai?

Pedagang ditarik sewa hingga ±3jt per lapak. Angka yang tidak kecil.

Bagi sebagian pedagang kecil, itu hasil keringat siang malam, bahkan ada yang sampai berutang demi bisa ikut meramaikan.

Tapi lihatlah kondisi pasca acara.
Jalan basah, sampah berserakan, kayu dan sisa lapak ditinggal begitu saja di tengah badan jalan. Ini bukan hanya soal estetika. Ini soal tanggung jawab.

Kalau pedagang wajib bayar mahal, maka publik juga berhak melihat:
Pengelolaan yang profesional
Pembersihan yang cepat dan tuntas
Koordinasi yang rapi
Transparansi penggunaan dana
Jangan sampai yang rapi hanya saat pembukaan. Setelah selesai, yang tersisa hanya kesan kumuh dan kekecewaan.

Acara rakyat seharusnya membawa manfaat ekonomi, bukan meninggalkan pekerjaan rumah bagi kota.

Pertanyaannya sederhana: Dana sewa jutaan itu dialokasikan ke mana saja?

Karena kota ini bukan milik panitia. Ini milik masyarakat.