Timredaksi.com

Dukung Kelancaran Lalu Lintas Nataru 2022/2023, Kementerian PUPR Fungsionalkan 9 Ruas Tol Baru di Jawa dan Sumatera

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) di Mabes Polri, Jumat (16/12/2022). Dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas, Kementerian PUPR memastikan kesiapan infrastruktur jalan tol yang sudah operasional sepanjang 2.578 km dan jalan nasional (non tol) sepanjang 46.690 km.

Hadir juga dalam Rakor Kesiapan Nataru 2022/2023, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.

Menteri Basuki mengatakan untuk mendukung kesiapan lalu lintas pada Nataru tahun 2022/2023, Kementerian PUPR akan mengoperasional secara fungsional 7 ruas jalan tol baru di Pulau Jawa dan 2 ruas jalan tol fungsional di Sumatera. "Seluruh jalan tol fungsional sudah siap untuk dilalui, kami serahkan kepada Bapak Kakorlantas untuk dimanfaatkan atau tidak, sesuai dengan manajemen lalu lintas di lapangan,” kata Menteri Basuki.

Adapun ruas jalan baru yang akan difungsionalkan untuk mendukung arus mudik Nataru 2022/2023 adalah Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Seksi 2 dan 3 Ranca Kalong-Sumedang, Sumedang–Cimalaka, 21 km), Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Seksi 2A Jaka Sampurna – Kayuringin – Ujung, 4,8 km), Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (Tahap 1 Junction Wringanom, 7,4 km), dan Tol Semarang Demak (Seksi 2 Sayung – Demak, 16,31 km), Tol Cinere - Jagorawi (Seksi 3A Kukusan – Cinere, 3 km), dan Tol Ciawi – Sukabumi (Seksi 2 Cigombong – Cibadak, 11,9 km), dan Tol Jakarta Cikampek Selatan (Segmen Sadang – Kutanegara, 8,5 km).

Kemenag Gelar Festival Halal Indonesia, Ada Pendaftaran Sertifikasi Gratis

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Festival Halal Indonesia (FHI), di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Gelaran yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 BPJPH ini akan berlangsung mulai Rabu-Jumat, 14-16 Desember 2022.

"Festival Halal Indonesia ini akan menjadi momentum BPJPH untuk bertemu para mitra yang sudah mendukung dan berperan serta aktif dalam menumbuhkan ekosistem halal di Indonesia," ungkap Kepala BPJPH M.Aqil Irham, di Jakarta, Sabtu (10/12/2022).

Serangkaian acara pun digelar untuk menyemarakkan Festival Halal Indonesia. "Saat Festival Halal Indonesia besok, akan kami buka pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)," imbuh Aqil Irham.

Aqil menerangkan, pendaftaran sertifikasi halal gratis ini berlaku bagi UMK yang memiliki kriteria pernyataan pelaku usaha (self declare).

Selain itu, akan dilakukan Launching Konsorsium Laboratorium Halal, talk show tentang jaminan produk halal, dan Halal Expo UMKM.

"Dalam FHI juga akan diberikan Halal Indonesia Award kepada mitra-mitra BPJPH," papar Aqil.

"Jadi kami mengundang pelaku usaha UMK untuk memanfaatkan kesempatan di penghujung tahun ini. Silakan hadir di Festival Halal Indonesia, 14-16 Desember 2022, mulai pukul 10.00-21.00 WIB," tutup Aqil.

Selengkapnya di WWW.TIMREDAKSI.COM

BNN RI Dorong Pelaksana Teknis Rehabilitasi Lebih Kreatif

BNN 08 Des 2022



Kualitas dan standar merupakan faktor penting dalam memberikan layanan diberbagai bidang, begitu p**a dengan bidang rehabilitasi. Adapun standar yang baik merupakan jaminan dalam pemberian layanan yang berkualitas guna memenuhi kepuasan kepada penerima layanan.

Untuk memenuhi kualitas dan standar layanan dibidang rehabilitasi, Direktorat Pascarehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Bidang Rehabilitasi yang Berkualitas dan Terstandar di Hotel Santika Mega City, Bekasi, pada Kamis (8/12).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala UPT Rehabilitasi BNN, Subkoordinator Rehabilitasi BNN Provinsi, Personil Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI serta Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi layanan rehabilitasi.

Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud implementasi dalam mendukung strategi soft power approach dan smart power approach yang membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh komponen maupun petugas pada bidang rehabilitasi.

Dalam pelaksanannya banyak kendala yang harus dihadapi untuk memenuhi standar tersebut, diantaranya SDM dengan background bidang rehabilitasi yang masih terbatas dan sarana prasarana pada pengajuan klinik rehabilitasi oleh sektor terkait belum semuanya dapat dipenuhi karena standar yang diajukan belum sesuai. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI, Dra. Riza Sarasvita, M.Si., MHS, Ph.D. saat sesi wawancara.

“Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, BNN mendapat skala indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,5 dari skala 4 yang berarti sudah cukup baik”, lanjut Dra. Riza Sarasvita, M.Si., MHS, Ph.D.

Kemudian, ada juga indeks kapabilitas rehabilitasi yang didalamnya terdapat aksesibilitas, avaibilitas, dan akseptabilitas dalam pelaksanaan pelayanan. Untuk indeks kapabilitas rehabilitasi tidak hanya yang diberikan oleh BNN tetapi juga dari Kementerian terkait, tetapi dari sektor lainnya seperti Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan.

Buka MUKERNAS II, Wapres Minta MUI Perkuat Umat di Berbagai Sektor

Jakarta – Berdiri pada 26 Juli 1975 bertepatan 7 Rajab 1395 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi lembaga yang mewadahi ulama dan cendekiawan muslim dari seluruh penjuru tanah air. Dalam menjalankan visinya MUI menerapkan Manhajul Khidmah (Metode Pengabdian) sebagai upaya memperbaiki kondisi umat Islam. Salah satu Khidmah-nya adalah, penguatan umat di berbagai sektor kehidupan, yaitu ibadah, ekonomi, dan pendidikan masyarakat agar menjadi umat yang kuat.

“MUI melalui Kongres Ekonomi Umatnya yaitu [bertujuan] membuat arus baru ekonomi Indonesia yang dibangun dari bawah yang menghidupkan ekonomi umat. Alhamdulillah isu Usaha Kecil dan Menengah serta ekonomi syariah telah menjadi isu nasional,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) II MUI tahun 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis sore (08/12/2022).

Dalam acara bertajuk “Mengoptimalkan Khidmat dalam Rangka Meningkatkan Kemaslahatan Umat” ini, Wapres juga meminta MUI untuk menjaga umat dari akidah yang tidak sesuai dengan nilai Islam.

“Memang umat harus dijaga, diurus, dipelihara akidahnya daripada akidah menyimpang. Dari cara perpikir yang menyeleweng, yaitu berlebihan yang radikal dan juga dari cara berpikir abai atau tidak punya rasa tanggung jawab,” tegasnya.

Adapun menjaga akidah umat, menurut Wapres, adalah untuk mewujudkan Islam yang toleran di tengah keberagaman agama di Indonesia.

“Kita jaga agar tetap menjadi Islam Wassatiyah,” imbaunya.

Selain itu, Wapres meminta MUI harus turut andil menjaga umat dari jaminan konsumsi halal dan amalan yang sesuai dengan syariat Islam.

“Kita jaga juga agar umat jangan mengkonsumsi yang tidak halal. Untuk itu adanya sertifikasi halal dalam rangka menjaga umat mengkomsumsi yang tidak halal. Juga menjaga umat melakukan amalan yang sesuai syariah. Karena amalan yang tidak sesuai syariah itu dianggap tidak ada,” pinta Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres mengingatkan kembali semua unsur MUI harus turut andil dalam membangun negeri demi kepentingan masyarakat.