Info Saalit

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara mengenai polemik penahanan ijazah siswa di SMA PGRI Cilamaya, Kabupaten Karawang, yang sempat dikeluhkan warga karena alasan tunggakan biaya. Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merampungkan transfer dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) ke sekolah swasta tersebut.

Nampak ia menahan geram atas tuduhan tersebut, melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Dedi meminta pihak sekolah untuk transparan dan jujur mengenai aliran dana publik yang sudah dikirimkan oleh pemerintah.

"Pemerintah provinsi sudah mentransfer dana BPMU untuk SMA PGRI Cilamaya, Kabupaten Karawang, ya. Mohon bersikap jujur, jangan mengada-ada," tegas Dedi Mulyadi. Sebagai informasi, BPMU merupakan program dana hibah dari Pemprov Jawa Barat yang dialokasikan khusus untuk SMA, SMK, dan MA swasta. Dana ini berfungsi sebagai pendamping Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat guna meringankan beban biaya pendidikan siswa.

Pernyataan tegas KDM ini sekaligus merespons pembelaan dari pihak tertentu yang mengklaim hak para guru dan tenaga tata usaha (TU) belum dibayarkan karena sekolah belum menerima dana pengganti dari provinsi. Berdasarkan data Pemprov, pada tahun 2025 memang telah dibuat perjanjian agar ijazah siswa diberikan terlebih dahulu, dan kini dana BPMU tersebut sudah resmi ditransfer ke rekening sekolah.

Mendengar adanya ketidaksesuaian antara pengakuan sekolah dan realisasi transfer, Dedi Mulyadi memperingatkan akan mengambil tindakan hukum jika ditemukan adanya penyelewengan anggaran.
"Kalau dana itu digunakan tidak sesuai peruntukannya, kami tidak akan segan-segan untuk melakukan audit dan memprosesnya secara hukum," lanjut Dedi.

Unggahan sang Gubernur pun langsung diserbu komentar dari warganet. Mayoritas netizen mendukung langkah tegas Pemprov Jawa Barat untuk mengaudit pengelolaan dana di sekolah-sekolah swasta agar kasus penahanan ijazah dengan dalih biaya tidak terus berulang.

Selamat atas Persib Bandung yang meraih gelar juara Liga 1 Indonesia sekaligus Hattrick 🏆🏆🏆🏆🏆

Suasana tidak mengenakan tengah menyelimuti Persib Bandung jelang melakoni laga pemungkas BRI Super League 2025/2026.

Bojan Hodak dengan tegas menyesalkan pernyataan Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan yang membicarakan soal rencana konvoi juara sebelum Persib memastikan gelar musim ini.

“Beberapa hari terakhir saya tidak di sini, tetapi mereka mengirimkannya kepada saya. Sekarang saya melihat media sosial dan mendengarkan omong kosong yang dibicarakan Adhitia tentang konvoi," tegas Bojan Hodak dengan nada kecewa, Jumat (22/5/2026) di Stadion GBLA.

“Dengar, itu sepenuhnya hanyalah omong kosong. Kami belum memenangkan apa pun,” lanjut Bojan Hodak.

“Kalau anda terus menunjukkan hal seperti ini, pertama anda akan memotivasi lawan. Kedua, pemain kami bisa kehilangan fokus,” tutur Bojan.

“Berhentilah membicarakan konvoi. Saya tidak peduli soal konvoi, saya hanya peduli tentang pertandingan besok (Sabtu, 23/5/2026),” tandasnya.

“Persijap adalah tim yang bagus. Mereka lebih baik daripada Borneo, mereka punya hasil bagus dalam beberapa pertandingan terakhir, jadi mereka pasti berbahaya,” cetus Bojan.

“Mereka salah satu tim yang mengalahkan kami. Kami kalah tiga kali musim ini, jadi kami harus benar-benar fokus. Lupakan soal konvoi,” tegas Bojan lagi sambil mengakhiri.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons kemarahan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, setelah lapak mereka dibongkar pada Senin (18/5/2026). Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, bahwa penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki.

"Ya kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah dalam posisi yang disukai semua. Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, bapak dan ibu pasti kecewa. Tetapi ya saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bergaris pada ketentuan peraturan," ujar Dedi dikutip dari Instagram pribadinya dan telah dikonfirmasi ulang Kompas.com, Kamis (21/5/2026). Menurut Dedi, pemerintah memahami para pedagang membutuhkan tempat usaha untuk mencari nafkah. Namun, trotoar tetap tidak boleh dipakai untuk berdagang karena itu merupakan hak pejalan kaki.

"Tetapi trotoar bukan untuk pedagang. Trotoar untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan. Hak yang punya toko harus diberikan. Jangan sampai toko juga nggak kelihatan tuh dari depan," katanya. Dedi juga menyinggung soal bantuan atau kompensasi bagi pedagang yang terdampak pembongkaran. Ia menegaskan, bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah memberi ganti rugi untuk pedagang yang memakai fasilitas umum. "Tapi ini adalah pertimbangan ekonomi. Para pedagang pertimbangan kemanusiaan. Sehingga siklus ekonominya harus berjalan sebelum mendapat pekerjaan, atau mendapat jenis usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum," katanya.

Meski begitu, Dedi mengaku tetap menerima kemarahan para pedagang. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak mungkin memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada semua pedagang terdampak.
"Tapi kalau saya harus memberi miliar-miliar, enggak mungkin juga. Karena kemampuan keuangan kita kan tidak mungkin kasih bantuan bermiliar-miliar pada orang," ucapnya. Dedi memastikan pemerintah daerah akan terus menjaga ketertiban dan kebersihan kota agar masyarakat merasa nyaman berada di Bandung. "Saya akan terus menjaga pemerintah kota dan kabupaten untuk konsisten menjalankan amanahnya sebagai pemimpin daerah. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan karena Bandung milik kita semua. Dan semua orang harus nyaman berada di Bandung, berkunjung ke Bandung, dan tinggal di Bandung," ucapnya.