Sulut24dotcom

Eksekusi putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dan PTUN di SMA Negeri 9 Manado menuai sorotan. LSM Rakyat Anti Korupsi (Rako) menemukan dokumen LPJ Dana BOS senilai sekitar Rp1,7 miliar yang diserahkan hanya terdiri dari tiga lembar dan tidak ditandatangani bendahara.

Rako menilai dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana publik harus disajikan secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak sekolah diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen sebelum proses penyerahan ulang dilakukan.

Transparansi dan keterbukaan informasi publik dinilai menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik korupsi serta memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

Baca selengkapnya:
https://www.sulut24.com/2026/06/eksekusi-putusan-kip-di-sman-9-manado.html

Eksekusi Putusan KIP di SMAN 9 Manado Terganjal: LPJ Dana BOS Rp1,7 Miliar Diserahkan Tidak Lengkap Eksekusi Putusan KIP di SMAN 9 Manado Terganjal: LPJ Dana BOS Rp1,7 Miliar Diserahkan Tidak Lengkap

Dugaan korupsi di Kominfo Sulut dan PD Pasar Manado memasuki babak penting. BPKP Sulut mengungkapkan audit kerugian negara untuk kasus Kominfo hampir rampung dan akan segera diserahkan ke Tipidkor Polda Sulut.

Sementara itu, audit dugaan korupsi PD Pasar Manado masih terus berjalan karena harus menelusuri ribuan transaksi yang dinilai cukup kompleks.

LSM Rako berharap proses hukum berjalan transparan dan tanpa hambatan hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca selengkapnya:
https://www.sulut24.com/2026/06/bpkp-sulut-segera-rampungkan-audit.html

BPKP Sulut Segera Rampungkan Audit Kominfo, Korupsi PD Pasar Manado Masih Dalam Perhitungan BPKP Sulut Segera Rampungkan Audit Kominfo, Korupsi PD Pasar Manado Masih Dalam Perhitungan